-
Aceh | 2 bulan laluPj Walikota Banda Aceh Ajak Semua Pihak Wujudkan Standar Pelayanan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, mengajak semua pihak untuk mewujudkan standar pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses data.
-
Nasional | 1 tahun laluWapres Minta KPU-Bawaslu Netral Agar Pemilu 2024 Aman
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan sikapnya netral dan adil. Penyelenggara pemilu memegang peran vital dalam mensukseskan Pemilu 2024.
"Sebagai penyelenggara pemilu itu harus betul-betul adil, jangan memihak, jangan kelihatan seperti memihak kepada kelompok tertentu. Itu akan menimbulkan kemarahan dari pihak yang lain, itu sikap," ujar Kiai Ma'ruf dalam Dialog Kebhinekaan seperti dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, Ahad (10/9/2023).
-
Nasional | 1 tahun laluKPU Pastikan Masukan Masyarakat Dapat Gagalkan Pencalegan
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima sejumlah masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait calon anggota legislatif (caleg) yang telah ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. Masukan dan tanggapan masyarakat dipastikan dapat memengaruhi nasib caleg.
-
Nasional | 1 tahun laluKPU Jaring Pemilih Pemula ke Sekolah
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU)Provinsi Riau menjaring pemilih pemula ke sekolah-sekolah dengan mengadakan sosialisasi tentang Pemilu ke sekolah menengah atas di wilayah setempat. Sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pemilu dan demokrasi.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan Sumber Daya Manusia KPU Riau, Nugroho Noto Susanto, mengatakan basis demokrasi adalah rakyat, hal itulah yang membedakan negara-negara demokrasi dengan negara lain yang menganut paham teokrasi.
-
Berita | 1 tahun laluBatas Usia Cawapres Digugat, Eks Komisioner KPU: Hentikan Rekayasa Pemilu
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay menyoroti langkah sejumlah politikus menggugat ketentuan batas usia minimum capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat diketahui meminta batas usia minimum diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara.
Menurut Hadar, ketentuan batas usia minimum adalah sesuatu yang prinsipal. Pengubahannya tentu harus didahului dengan kajian mendalam dan melibatkan publik secara luas lewat revisi undang-undang di DPR, bukan melalui gugatan uji materi yang hanya melibatkan sejumlah pihak terkait di dalam ruang sidang MK.
-
Nasional | 1 tahun laluAnggota KPU-Bawaslu Harus Bebas dari Partai Politik
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus memastikan bahwa anggotanya di daerah bebas dari afiliasi partai politik. Hal itu diperlukan agar Pemilu 2024 berjalan independen karena kepercayaan publik menjadi taruhan.
-
Nasional | 1 tahun laluKPU-Bawaslu Mesti Jamin Hak Pemilih Tanpa e-KTP
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta menjamin hak pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Banyak pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP lantaran usianya baru mencapai 17 tahun menjelang hari H Pemilu 2024.
-
Nasional | 1 tahun laluKPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Terkait Akses Data Caleg
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari, memberikan tanggapan terkait keluhan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait akses terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang terhimpun dalam kanal Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU.
-
Nasional | 2 tahun laluTeken Kerjasama, BPRS Asbisindo: Data Dukcapil Kemendagri Mampu Mencegah Penyalahgunaan
DIALEKSIS.COM | Bogor - 82 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) anggota DPP Kompartemen Bank Syariah Asbisindo melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama terkait Akses Data Kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.